MEDAN – Pelayanan untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih berlangsung di 13 kecamatan di Medan.Namun,terdapat delapan kecamatan lain yang belum dapat melakukannya, karena terkendala koneksi jaringan ke pusat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan, Darussalam Pohan menargetkan, seluruh kecamatan di Medan akan terlayani hingga akhir tahun. Namun, pencapaian target itu bergantung kepada jaringan koneksi dan peralatan. “Itu kalau peralatannya sudah ada. Kalau belum kita belum dapat menuntaskan layanan e-KTP ini hingga akhir tahun,” jelasnya.

Ke-13 kecamatan yang sudah melakukan entri data wajib KTP adalah Medan Kota, Medan Sunggal, Medan Barat, Medan Deli, Medan Tuntungan, Medan Helvetia,Medan Maimun, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Area,Medan Polonia, Medan Denai, serta Medan Selayang.

Darussalam memaparkan, proses entri data e-KTP saat ini membutuhkan waktu paling lama lima menit per orang. Kantor camat penyedia layanan ini dapat mendata 300-400 masyarakat per hari.Pelayanan juga dilakukan hingga pukul 23.00 WIB.

“Memang saat ini masyarakat yang akan mengentri data masih antre, karena kita belum bisa menyesuaikan waktu masyarakat jam per jam. Kita undang masyarakat di hari tertentu, dan masyarakat wajib datang di hari tersebut. Kalau ditentukan jamnya kita khawatir ada masyarakat yang tidak bisa. Akibatnya, layanan kita kosong pada jam tersebut, makanya masyarakat yang akan mengurus e-KTP harus antre dulu,” terangnya.

Darussalam mengatakan jumlah masyarakat yang diundang untuk entri data e-KTP sudah baku.Kalaupun ada masyarakat yang akan pindah ke kawasan lain, maka dia tetap akan diundang dulu mengurus KTP di kecamatan sebelumnya barulah setelah itu mengurus surat pindah ke kecamatan lain yang selanjutnya mengurus e-KTP di kecamatan tersebut.

“Datanya sudah baku, dan data itulah yang menjadi acuan kita untuk mengundang masyarakat. Saat ini sudah ada 50.378 masyarakat yang dilayani e-KTP,” jelasnya sembari menyebutkan bahwa warga tidak ada dipungut biaya apa pun dalam pengurusan e-ktp ini, karena seluruhnya ditanggung pemerintah pusat.

Sebelumnya, Walikota Medan, Rahudman Harahap menyebutkan, sejak diluncurkannya pelayanan e-KTP pada 19 Agustus 2011,pelaksanaannya masih baik. Saat itu dia berharap, delapan kecamatan lagi, yang belum dapat memberikan pelayanan e-KTP, bisa melayani masyarakat selambatnya 12 Novermber 2011.

“Paling lambat 12 November mendatang seluruh Kecamatan di kota Medan sudah bisa melayani masyarakat untuk pembuatan e-KTP. Pembuatan e-KTP ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk secara nasional dengan pendataan secara elektronik dan dimasukkan ke database sebagai acuan pembangunan yang berkesinambungan,” ungkapnya.

sumber : waspada.co.id

JAKARTA - PT takeover process. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) is getting close to it. Of the 700 million dollars or Rp6, 3 trillion of funds expected takeover, the government through the Government Investment Center (PIP) have gathered Rp2 trillion.

PIP head Soritaon Siregar disclose it in Bogor, today. According Soritaon, in 2012 it began collecting a fund of Rp 2 trillion of funds to purchase shares Inalum needs that are expected to require investment worth 700 million U.S. dollars or about Rp 6.3 trillion (assuming exchange rate of Rp 9,000 per U.S. dollar). Inalum contract will expire in 2013.

"We've got the House's approval of investment proposals amounting to Rp 3.2 trillion for 2012. Our plan Rp 1.2 trillion to finance basic infrastructure such as roads, schools, and bridges, the remaining Rp 2 trillion for the purchase Inalum repay," says Soritaon.

To cover the shortage of investment funds are needed later, according to Soritaon, in 2013, PIP will ask the state capital participation (PMN) of Rp 3 trillion more than the government. "Why installment? Because if you directly in due course should be prepared at once, must be more severe," he said.

Although the new year 2013 will be used later, when the contract work out, Soritaon ensure funds "savings" amounting to Rp 2 trillion that prepared it will not be idle. "We can invest it into stocks, SUN, ORI, or a smooth likuditasnya so that when used easily liquidated," he said.

As an illustration, the current process of acquisition of shares of PT Inalum 58.8 percent owned by a consortium of Japan was still in the stage of an audit by a team led by Minister of Industry MS Hidayat. Audits conducted Kemenperin team involves three aspects, namely financial audit, audit tools, and management audits.

This audit is very important before the later of 100 percent stake in PT Inalum taken over by the government. The technical problems involved 10 districts / cities to have a stake in PT Inalum would be discussed after the audit is completed, including the involvement of the Government of North Sumatra province and regency / city around Lake Toba and Asahan. source